Bagaimana Hukum Memanfaatkan Barang Gadaian Menurut Islam?

12,649

BERANIDAKWAH.COM | Bagaimana Hukum Memanfaatkan Barang Gadaian Menurut Islam? Kebiasaan di desa, orang yang pinjam uang dengan memberikan jaminan berupa sawah. Lalu, orang yang meminjami uang tersebut memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan dengan mengambil hasil panen atau dibagi dua dengan pemilik sawah. Apakah hal itu dibenarkan menurut tinjauan syariat Islam?

Berdasarkan permasalahan di atas, menurut tinjauan Islam bahwa pada dasarnya bahwa barang jaminan dalam transaksi hutang piutang atau gadai (rahn) sama sekali tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi hutang. Sebab manfaat tersebut akan dihukumi sebagai riba. Mengapa riba? Karena hutang tidak boleh berkembang dan diberi penambahan meski nilainya adalah berupa pemanfaatan.

Ibnu Qudamah menjelaskan: “Jika pemilik barang  gadai mengijinkan bagi pemegang gadai (pemberi pinjaman) untuk memanfaatkan barang gadai tersebut tanpa ada imbalan, sedang ar rahin berhutang kepada al murtahin, maka hal ini tidak boleh, karena hutang yang memberikan manfaat bagi yang memberikan utang, sehingga masuk dalam kategori riba.” (Al Mughni: 4/431)

Lebih dari itu juga, bahwa barang gadai pada dasarnya adalah masih menjadi milik penggadai (orang yang berhutang) dan belum menjadi hak penerima gadai. Sehingga mayoritas ulama mengembalikan hak pakai barang tersebut kepada pemilik aslinya asalkan pemakaian tersebut tidak mengurangi nilai jual barang. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi:

Artinya: “Janganlah (yang diberi gadai) menahan/ mengambil barang gadaian (dari orang yang menggadaikan) karena ia (yang menggadaikan) berhak atasnya dan menganggung biaya pemeliharaannya.” (HR. Baihaqi, Daruqutniy, dan Ibnu Hibban)

Atau jika barang tersebut diserahkan kepada pemberi hutang, maka dia tidak boleh memanfaatkan. Adapun biaya perawatannya sepenuhnya ditanggung oleh pemilik barang (peminjam hutang). Namun, jika pemegang gadai membayar atau memberikan imbalan atas pemanfaatan barang gadai tersebut sebesar nilai manfaat yang diambilnya, madzhab Hanbali membolehkan. Mereka menilainya sebagai sewa. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi:

Artinya: “(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya, ia wajib membayar.” (HR. Bukhari)

Namun mayoritas ulama tetap tidak memperbolehkannya. (Ibnu Rusydi, Bidayatul Mujtahid, Juz: 2/276)

Jadi kesimpulan dari permasalahan di atas adalah pemanfaatan sawah dan membagi hasilnya menjadi dua atau bahkan sepenuhnya diambil pemberi hutang adalah dilarang. Karena berarti hutang itu berkembang dari jumlah yang dipinjam oleh peminjam misalnya sebesar 1 juta menjadi 1 juta + hasil panen selama masa peminjaman.

Untuk solusinya alangkah baik yang diserahkan peminjam hutang adalah sertifikat saja agar tidak terjadi kerancuan. Dan nilai sawah itu pun tidak berkurang meskipun ditanami, semua harus dikembalikan pada prinsip hutang sebagai akat tabarru’at, yaitu akad yang motifnya murni untuk membantu bukan mencari keuntungan. Wallahua’lam.

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan