Kufur Yang Tidak Mengeluarkan Dari Islam?

1,315

BERANIDAKWAH.COM | KUFFRUN DUUNA KUFRIN (KUFUR YANG TIDAK MENGELUARKAN DARI ISLAM) – Sebagaian dai yang mengaku bermanhaj salaf berpendapat bahwa berhukum dengan selain apa yang telah Allah turunkan termasuk kufur ashgar. Mereka mengambil pendapat Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat:

QS. Al Maidah Ayat 44

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”

Benarkah berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan termasuk kufur ashghar? Benarkah demikian?

Agar lebih jelas, marilah kita bahas terlebih dahulu penjelasan Ibnu Abbas dalam menafsirkan surat Al-Maidah ayat 44,

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”

Ibnu Abbas saat menafsirkan ayat di atas menuturkan:

“Sesungguhnya ia bukanlah kekufuran sebagaimana yang mereka (khawarij) maksudkan. Ia bukanlah kekufuran yang mengeluarkan dari agama (murtad). ‘Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir’, yaitu kekufuran di bawah kekufuran (kufrun duuna kufrin)”. (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Kubra VIII/20)

Dapat dipahami bahwa tafsir Ibnu Abbas di atas mengandung makna bahwa berhukum dengan selain hukum Allah termasuk kufrun duuna kufrin yang tidak mengeluarkan pelakunya dari millah. Dari sinilah sebagaian terjebak, mereka berdalil dengan pendapat beliau, bahwa setiap pemerintah atau Negara yang berhukum dengan selain hukum Allah tidak keluar dari millah alias kufur kecil sehingga masih tetap disebut Negara Islam.

Secara periwayatan, memang ada dua pendapat. Pendapat pertama mendhaifkan atsar di atas, pendapat kedua menshahihkannya. Tidak perlu kita bahas panjang lebar tentang kedudukan shahih atau dhaif atsar ini. Namun, konteks Ibnu Abbas mengatakan seperti berlaku bagi pemerintah yang menjadikan Islam sebagai hukum, lalu dalam beberapa masalah dia menyeleweng. Bukan pada pemerintah yang menjadikan hukum positif sebagai Undang-Undang Dasar, dan Islam bukan sumber hukum utama.

Syaikh Ahmad Syakir berkata di dalam kitab Umdatul Tafsir, mengomentari ucapan Ibnu Abbas di atas:

“Atsar-atsar dari Ibnu Abbas dan selainnya yang sering dipermainkan oleh para penyesat yang mengaku sebagai ulama dan golongan lain yang berani terhadap agama, mereka jadikan sebagai alasan atau justifikasi untuk memperbolehkan undang-undang positif yang dibuat sendiri oleh manusia dan diberlakukan di negeri-negeri muslim. Imam Ath-Thabari menukil dialog antara Abu Mijlaz dengan para pengikut sekte Khawarij Ibdhiyyah yang membahas tentang perbuatan sebagaian pemerintahan zalim pada masa itu yang memutuskan perkara-perkara mereka dengan selain hukum Islam, baik dengan sengaja maupun karena benar-benar tidak tahu. Padahal sekte Khawarij menganggap setiap pelaku dosa besar adalah kafir.

BACA JUGA : 13 Larangan Mencela (Laa Tasubbu) Oleh Rasulullah

Dengan mengajak dialog Abu Mijlaz, mereka berharap agar beliau menyepakati pendapat mereka yang mengkafirkan pemerintahan pada waktu itu supaya pendapat mereka yang mengharuskan pemberontakan kepada pemerintahan mendapatkan legitimasi. Kedua atsar ini diriwayatkan oleh Thabari pada riwayat no 12025 dan 12026. Kemudian Mahmud Syakir mengomentari kedua riwayat ini dengan komentar yang sangat bagus, jelas dan tegas.

“Ya Allah, saya berlepas diri dari kesesatan, wa ba’du. Sesungguhnya para tukang fitnah dan penyebar keraguan yang berani berbicara lantang pada hari ini telah mencarikan alasan bagi para pemerintah yang tidak memberlakukan hukum Allah dalam menjalankan pemerintahan dan yang memutuskan permasalahan tentang harta, kehormatan dan darah dengan selain hukum Allah yang diturunkan dalam Kitab-Nya. Serta pemerintahan yang memberlakukan hukum buatan orang-orang kafir di negeri muslim.

Maka ketika mendapatkan dua atsar ini, mereka pun menjadikan keduanya sebagai pendapat yang membolehkan pengadilan dalam permasalahan harta, kehormatan, dan darah dengan selain hukum Allah. Dan bahwa memberlakukan undang-undang yang menyelisihi hukum Allah dalam peradilan umum tidak membuat pelakunya dan orang-orang yang rela dengan hal itu menjadi kafir.

Jelas sekali bahwa orang-orang Khawarij Ibadhiyyah yang berdialog dengan Abu Mijlaz hanya ingin mendesak beliau agar melegitimasi pendapat-pendapat mereka tentang pemerintahan pada waktu itu, karena ketika itu mereka menjadi tentara pemerintah. Dan juga, karena mereka (pemerintah) bisa jadi melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang dilarang Allah. Sebab itulah, kita lihat dalam riwayat no 12025, Abu Mijlaz berkata kepada mereka (orang-orang Khawarij); “Jika mereka meninggalkan hal itu, maka mereka akan mengetahui bahwa mereka telah melakukan perbuatan dosa.”

Sedangkan di dalam riwayat no 12026 Abu Mijlaz berkata; “Mereka (orang-orang Khawarij) melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya mereka mengetahui bahwa perbuatan itu dosa”.

Jika demikian, jelaslah bahwa pertanyaan kaum Khawarij kepada Abu Mijlaz yang juga dipakai sebagai hujjah oleh para Ahli Bid’ah zaman ini tentang pengadilan dalam permsalahan harta, darah dan kehormatan menggunakan undang-undang yang menyelisihi syariat Allah, juga tentang pemaksaan terhadap kaum muslimin untuk berhukum dengan selain hukum Allah yang tercantum dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, maka semua perbuatan ini merupakan penolakan terhadap hukum Allah dan kebencian kepada agama-Nya serta sikap mengutamakan hukum-hukum orang-orang kafir atas aturan Allah Ta’ala.

Perbuatan ini jelas merupakan kekafiran, yang tidak ada seorang muslim pun ragu atas kekafiran para pelakunya, meskipun mereka berbedap pendapat dalam masalah kafirnya orang yang menggembar-gemborkan perbuatan tersebut dengan orang yang menyeru kepadanya. Sedangkan yang terjadi pada kita hari ini merupakan hajr (sikap meninggalkan) terhadap seluruh hukum Allah tanpa terkecuali, dan pengutamaan hukum-hukum selain hukum-Nya yang tercantum di dalam Kitab-Nya dan sunnah-sunnah Nabi-Nya serta peniadaan setiap hukum yang ada di dalam syariat Allah.

Bahkan, alasan pengutamaan mereka terhadap aturan buatan manusia atas aturan Allah dan pengakuan orang-orang yang berhujjah dengannya sampai pada tingkatan bahwa aturan-aturan di dalam syariat Allah hanya berlaku untuk selain zaman kita sekarang, dan karena alasan-alasan serta sebab-sebab tertentu yang telah hilang, sehingga hukum-hukumnya pun berlaku lagi seiring dengan hilangnya alasan dan sebab-sebab pemberlakuan hukum. Lalu apa artinya pendapat orang-orang itu jika dibandingkan dengan keterangan yang kita paparkan di dalam riwayat tentang dialog Abu Mijlaz dengan sekelompok orang Khawarij dari Bani Umar bin Sadus?

Seandainya permasalahannya memang seperti yang mereka utarakan, sebagaimana di dalam cerita tentang Abu Mijlaz, yaitu bahwa mereka bermaksud menentang pemerintah yang menyelisihi syariat, maka kita katakan bahwa dalam sejarah Islam, belum pernah ada pemerintahan yang membuat sendiri sebuah undang-undang lalu menjadikan undang-undang tersebut sebagai syariat yang harus dijalankan. Ini dari satu sisi.

Adapun dari sisi lain bahwa pemerintah yang menjalankan selain aturan Islam dalam suatu kasus disebabkan karena dua hal: bisa jadi mereka melakukannya karena kebodohannya. Kalau seperti ini, berarti pelakunya dihukumi seperti orang yang bodoh terhadap syariat. Bisa jadi juga karena memperturutkan hawa nafsu mereka, maka hal ini adalah dosa yang dapat diampuni oleh Allah.

Atau, karena dia mempunyai penakwilan yang salah, yaitu bermaksud memberlakukan hukum Allah dengan mengambil kesimpulan yang tidak sesuai dengan keterangan seluruh ulama. Kalau keadaannya seperti ini maka dia dihukumi sebagai orang yang salah dalam memahami syariat dengan mendasarkan pemahamannya kepada sebagian dalil-dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Atau bisa jadi juga keadaannya seperti yang terjadi pada zaman Abu Mijlaz atau sebelumnya dan sesudahnya, yaitu adanya penguasa yang memutuskan sebuah perkara dalam keadaan membangkang kepada hukum Allah, atau mengutamakan hukum buatan orang kafir atas hukum Islam. Kalau yang dimaksudkan seperti ini maka hal ini belum pernah terjadi sekalipun, karena tidak mungkin dialog Abu Mijlaz dengan kelompok Khawarij Ibadhiyyah diselewengkan kepada maksud yang terakhir ini.

Karena itu, siapa saja yang menempatkan dua atsar ini dan selainnya tidak pada tempatnya, serta menyelewengkannya kepada makna yang tidak sesuai maka mereka dihukumi sebagai orang yang menentang hukum Allah. Mereka diminta untuk bertobat, jika tetap bersikeras dan menolak hukum Allah dan dia tetap di dalam sikapnya, kesombongan dan penentangannya terhadap hukum Allah serta ridha dengan penggantian hukum-hukum tersebut, maka mereka dihukumi sebagai orang kafir, yang tidak terbantahkan lagi bagi kaum muslimin.” (Umdatul Tafsir IV/156-158)

Atsar Ibnu Abbas Bukan Satu-Satunya Pendapat Ulama Salaf

Imam Ibnu Jarir telah meriwayatkan dalam tafsinya (12061): menceritakan kepadaku Ya’qub bin Ibrahim ia berkata mencerintakan kepadaku Husyaim ia berkata memberitakan kepadaku Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Salamah bin Kuhail dari Alqamah dan Masruq bahwa keduanya bertanya kepada Ibnu Mas’ud tentang uang suap, maka beliau menjawab, “Harta haram.” Keduanya bertanya, “Bagaimana jika oleh penguasa?” Beliau menjawab, “Itu sebuah kekafiran.” Kemudian beliau membacan ayat ini:

“Dan barang siapa tidak memutuskan perkara dalam hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang kafir.” (Tafsir Ath Thabari VI/320)

Atsar ini sanadnya shahih sampai Ibnu Mas’ud, para perawinya tsiqah para perawi Kutubus Sitah.

Abu Ya’ala dalam musnadnya (5266) meriwayatkan dari Masruq, “Saya duduk di hadapan Abdullah Ibnu Mas’ud, tiba-tiba seorang laki-laki bertanya, ‘Apakah harta haram itu?’ Beliau menjawab, ‘Uang suap’. Laki-laki tersebut bertanya lagi, ‘Bagaimana kalau dalam masalah hukum?’ Beliau menjawab, ‘Itu adalah kekufuran.’ Kemudian beliau membaca ayat (Dan barang siapa tidak memutuskan perkara dalam hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang kafir).”

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi X/139, Imam Waki’ dalam Akhbarul Qudhat I/52, dan disebutkan Al Hafidz Ibnu Hajar dalam Al Mathalibu Al ‘Aliyah II/250, beliau menisbatkannya kepada Al Musaddad. Syaikh Habibur Rahman Al A’dzami menukil perkataan Imam Al Bushairi dalam komentar beliau atas kitab Al Mathalibu Al ‘Aliyah.” Diriwayatkan oleh Al Musaddad, Abu Ya’la dan Ath Thabari secara maufuq dengan sanad yang shahih.

Kita menyakini bahwa pendapat yang benar dalam masalah ini bahwa kata “kafir” tersebut mengandung dua macam kekafiran: kafir ashgar dan kafir akbar, sesuai dengan kondisi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Jika ia berhukum dengan selain hukum Allah, ia mengakui wajibnya berhukum dengan hukum Allah, mengakui perbuatannya tersebut adalah maksiat dan dosa dan berhak dihukum, maka ini kafir ashgar. Namun apabila ia berhukum dengan selain hukum Allah, karena menganggap remeh hukum Allah, atau menyakini selain hukum Allah ada yang lebih baik, atau sama baik atau ia boleh memilih antara berhukum dengan hukum Allah dan hukum selain Allah, maka ini kafir akbar. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan ini pulalah makna dari pendapat Ibnu Abbas di atas.

Yang dimaksud dengan kafir ashgar dari bentuk berhukum dengan selain hukum Allah adalah ketika sebuah pemerintahan menjadikan syariah Islam sebagai satu-satunya UUD dan UU yang berlaku dalam sebuah negara. Syariah Islam sebagai satu-satunya UU yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian dalam satu kasus tertentu, seperti kasus pencurian yang telah mencapai nisab dilakukan oleh kerabat penguasa, karena kasihan maka penguasa tersebut menerapkan hukuman penjara sekian tahun sebagai ganti hukuman potong tangan. Ia menyadari perbuatan ini salah dan termasuk sebuah kekafiran, namun ia masih tetap melaksanakan seluruh syariat Islam lain dalam seluruh aspek kehidupan dan bermasyarakat.

Tidak Boleh Dikafirkan Kecuali Jika Menyakini Kehalalannya?

Ulama Ahlussunnah, baik yang hidup di masa lampau maupun yang masih hidup saat ini telah membantah pendapat ini, di antaranya adalah Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Beliau mengatakan:

“Banyak ulama yang tidak menerima pendapat yang mengatakan secara mutlak, ‘Kita tidak mengafirkan seseorang hanya karena satu kemaksiatan yang dia lakukan. Namun yang benar adalah kita tidak menganggap orang menjadi kafir setiap melakukan perbuatan dosa besar, seperti yang diyakini oleh orang-orang Khawarij. Terdapat perbedaan antara tidak mengafirkan orang walaupun berbuat seluruh dosa dan tidak mengafirkan setiap pelaku maksiat dan dosa secara umum, yang benar adalah tidak mengafirkan setiap pelaku perbuatan maksiat, tidak seperti pendapat aliran khawarij yang menganggap setiap pelaku dosa besar telah kafir keluar dari Islam.’.”

Syaikh Abu Qatadah Al-Filasthini memberikan komentar atas penjelasan Ibnu Abil Izz:

“Keterangan dari Ibnu Abil Izz sangatlah jelas, karena hanya sekadar menghalalkan sesuatu yang haram sudah menjadikan pelakunya kafir dan murtad, karena keyakinannya tersebut jelas merupakan penolakan terhadap Allah. Karena itu, sekedar menghalalkan sesuatu yang haram dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan hal ini termasuk salah satu dari perbuatan kekafiran. Namun, masih ada beberapa jenis kekafiran yang telah diketahui dengan baik oleh para pelajar, di antaranya adalah istihza’ (pengihinaan terhadap Allah dan Nabi-Nya atau ayat-ayat-Nya), menolak, berpaling dari kebenaran, membangkang dan menyombongkan diri terhadap kebenaran. Dan kekafiran juga dapat disebabkan karena ucapan, keyakinan hati dan perbuatan sebagaimana perkataan salaf dan kebanyakan fuqaha’.

Sebuah contoh yang jelas bagi kasus ini adalah orang yang menghina Rasulullah, Ahlussunnah mengaggapnya telah kafir, tanpa memandang, apakah dia melakukannya dengan menganggapnya halal atau tidak. Atau apakah dia masih percaya atas kenabian Nabi Muhammad maupun tidak, karena sekedar menghina Nabi saja sudah termasuk perbuatan kufur akbar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam.

Seperti itu pula, telah jelas bahwa mengganti hukum syariat Islam dan membuat undang-undang atau peraturan yang menentang dan membangkang hukum Allah, baik dengan mengubah karakteristik hukum yang telah ada atau menggantinya dari sumber aslinya (Al-Qur’an), seperti memperbolehkan khamr, perzinaan, serta mengharamkan jihad dan poligami, ini semua merupakan bentuk mengubah hukum dari sumber aslinya, atau mengubah karakteristik hukuman atau menambahnya, ini semua merupakan perbuatan kafir akbar, pelakunya dihukumi kafir tanpa melihat apakah dia menganggap halal perbuatannya tersebut atau tidak. Bahkan perbuatannya tersebut dianggap sebagai penghalalan atas keharaman yang sudah disepekati, perbuatan tersebut termasuk praktik mengubah agama Allah.

Bukankah Undang-Undang Yang Berlaku Saat ini Mengandung Hukum Syariat Islam?

Walaupun dalam undang-undang terdapat syariat Islam, bila asas yang digunakan adalah undang-undang tersebut, mereka tetap tidak dapat disebut pemerintah Islam.

Ancaman kekafiran tetap berlaku atas mereka, meskipun mereka hanya mengganti satu hukum saja dari hukum Allah. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam menerangkan kafirnya pemerintahan Tartar, meskipun kitab undang-undang mereka yaitu Al-Yasiq memuat sebagian hukum syariat Islam. Karena kedua fenomena tersebut sama, maka hukumnya pun tak berbeda. Allah berfirman:

QS. Yusuf Ayat 106

Artinya: “Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain).”

Kesimpulan

Kebanyakan pemerintah yang berhukum dengan selain syariat Allah hari ini terang-terangan telah mengganti syariat Islam dengan undang-undang positif, serta menjadikan undang-undang positif tersebut sebagai sumber hukum termasuk kufur akbar. Dengan demikian atsar Ibnu Abbas di atas tidak dapat dijadikan hujjah untuk membenarkan sikap pemerintahan tersebut. Wallahu a’lam

Sumber: Buku Syubhat Salaf Hal. 107-120

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan