Cara Menghitung Zakat Mata Uang Modern (Rupiah)

251,849

BERANIDAKWAH.COM | Cara Menghitung Zakat Mata Uang Modern (Rupiah). Melihat jarangnya manusia zaman modern sekarang ini yang mempergunakan emas dan perak sebagai mata uang, dan beralihnya mereka kepada mata uang bank yang telah populer, para fuqaha pun menghadapi permasalahan tentang bagaimana memperlakukan mata uang-mata uang ini. Terhadap mata uang baru, ulama syariat memberlakukan hukum-hukum sesuai cara mereka memperlakukan uang tersebut.

Dan setidaknya ada lima pendapat di kalangan alim ulama terkait dengan zakat mata uang modern:

1. Mata uang ini tak lebih dari cadangan hutang dari pihak yang menerbitkannya.

Ulama yang mengambil pendapat ini beralasan karena pihak tersebutlah yang membuat pertama kali sesuai bentuk persyaratan jumlah hutang yang tercatat di setiap lembar mata uang. Dengan begitu, mereka menerapkan terhadap mata uang tadi hukum-hukum yang berlaku oada cadangan hutang.

Sisi negatif cara pemberlakuan seperti ini adalah mata uang ini, harus mengikuti perbedaan pendapat di kalangan ulama, seperti pada zakat hutang. Maka, siapa yang berpendapat hutang itu tidak terkena zakat, ia pun mesti tidak memberlakukan zakat dari mata uang seperti ini.

Begitu juga jika mata uang ini dianggap sebagai cadangan hutang, berarti tidak boleh dijual lagi sebagai hutang, sebab ijmak menyatakan tidak boleh jual beli hutang dengan hutang. Belum lagi jika cadangan hutang tersebut ternyata dilapisi emas dan perak, maka tidak boleh dipakai sama sekali untuk membeli emas dan perak, sebab jual beli seperti itu disyaratkan harus kontan, sementara itu syarat tersebut tidak ada di sini.

2. Mata uang tersebut termasuk komoditi dagang dan barang perniagaan.

Dasar mereka karena sifat mata uang tersebut adalah harta yang dinilai tukarkan, kecenderungan manusia terhadapnya berbeda-beda tergantung kepada sistem tawar-minta yang berlaku agar kursnya tetap terjaga. Oleh karena itu, mereka mencoba menerapkan hukum-hukum fikih tentang ‘urudh at-tijarah’.

Kekurangan cara pandang seperti ini adalah bisa membuka peluang menuju riba, sebab menganggap mata uang ini sebagai barang dagangan yang berarti memperbolehkan jual beli sebagiannya dengan sebagian lain dengan nilai yang lebih, walaupun jenis mata uangnya sama, dan ini jelas haram. Begitu juga jika ia dianggap barang dagangan, maka tidak wajib dizakati kecuali ketika siap diperdagangkan dan berkembang.

3. Ia hampir sama dengan uang koin yang dicetak dari selain emas dan perak (seperti tembaga dan nikel)

Mereka mengatakan, ia seperti uang koin dari perak, dan nilainya tergantung ‘urf (kebiasaan), bukan kepada benda asal dicetaknya uang tersebut. Uang seperti ini dilihat dari dua tinjuan: tinjauan dasar yaitu benda, sebab tembaga, nikel dan sejenisnya adalah barang yang bisa dijual dan dibeli. Kedua, adalah tinjauan tujuannya, yaitu harga.

Maka, mereka yang melihat kepada tinjauan dasar, sisi kekurangannya terletak pada kekurangan ‘urudh at-tijarah’. Sedangkan yang melihat kepada tinjauan tujuan, yaitu pada harga, maka ada satu masalah pada adanya perbedaan-perbedaan antara uang koin dengan uang kertas dari beberapa sisi. Sehingga tidak bisa mata uang kertas disamakan dengan koin yang tingkat dan nilainya berada di bawahnya.

4. Ia adalah cabang dari emas dan perak

Mereka mengatakan: mata uang ini adalah gantinya emas dan perak. Mereka berasalan, penerbitan mata uang kertas tersebut bergantung kepada cadangan emas dan perak. Jika cadangannya adalah emas, berarti hukumnya adalah hukum emas, jika perak maka hukumnya adalah hukum perak.

Kekurangan cara pandang ini adalah tidak ada di dunia ini dua mata jenis uang yang nilainya benar-benar sama, padahal kedua-duanya adalah cabang dari emas, sehingga konsekuensinya dinar Kuwait tidak boleh ditukar dengan dinar Libya dengan nilai lebih, tapi harus sama (karena keduanya satu jenis), padahal terdapat perbedaan nilai tukar dari kedua mata uang tersebut.

Lagi pula, anggapan adanya cadangan emas murni atau perak murni sebagai tolak ukur mata uang terbantahkan dengan realita yang membuktikan bahwa nilai tukar mata uang suatu negara sangat tergantung kepada kekuatan dan pengaruh kekuasaannya.

5. Uang kertas adalah mata uang yang independent (berdiri sendiri)

Mereka yang berpendapat seperti ini mengatakan sebab harta yang diposisikan manusia sebagai uang, berarti berfungsi sebagai harga. Karena berfungsi sebagai harga, maka layak disebut uang, apalagi di dalam syariat ini tidak ada pembatasan harga harus berupa emas dan perak.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah pernah menyinggung bahwa jika manusia menyepakati untuk menjadikan suatu barang sebagai harga, maka barang tersebut hukumnya adalah hukum harga. Beliau berkata, “Jika uang itu menjadi harga dan memiliki nilai, maka suatu harga tidak boleh dijual dengan harga yang lain secara tempo.” (Majmu’ Fatawa 30/472)

Beliau juga menegaskan bahwa nilai harga tidak hanya terbatas pada emas dan perak, tetapi yang dijadikan ukuran adalah kebiasaan dan kesepakatan manusia. Beliau berkata, “Adapun dirham dan dinar, tidak diketahui batasan secara materi maupun syar’i padanya. Namun ukurannya dikembalikan kepada kebiasaan dan kesepakatan, karena pada dasarnya ia tidak dijadikan tujuan utama, tetapi untuk sekedar sebagai tolak ukur dalam muamalah sesama manusia…” (Majmu’ Fatawa 19/251)

Syaikh Abu Malik Kamal mengatakan barangkali pendapat terakhir ini, yakni uang kertas itu adalah suatu harga yang berlaku padanya benda-benda yang menjadi harga, adalah yang benar. Dengannya, interaksi keuangan dengan berbagai jenisnya bisa berjalan dengan tertib.

Nishab uang kertas

Di antara ulama kontemporer ada yang berpendapat zakat mata uang kertas nishabnya sama dengan nishab perak, seban nishab perak adalah perkara yang disepakati dan perhitungan dengannya lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin.

Sementara itu, ulama yang lain berpendapat nishab uang kertas adalah nishab emas, sebab nilai perak berubah-ubah sejak setelah era Nabi dan generasi setelahnya sampai-sampai pernah perak itu tidak memiliki nilai sama sekali. Berbeda dengan emas, nilainya bisa dibilang stabil.

Disamping itu, nishab emas hampir setara dengan nishab zakat lain, seperti lima ekor unta, 40 ekor kambing dan lain-lain. Seban tidak masuk akal, bagaimana syariat tidak mewajibkan zakat kepada orang yang memiliki 4 ekor unta atau 40 ekor kambing serta mengkategorikannya sebagai orang yang masih fakir, tapi mewajibkan zakat kepada orang yang memiliki nishab perak padahal jumlah tersebut tidak cukup untuk sekedar membeli satu ekor kambing dan mengkategorikannya sebagai orang kaya?!” (Fiqh Az-Zakah Al-Qardhawi)

Tidak diragukan jika pendapat kedua ini lebih adil, wallahu’alam.

Contoh untuk memperjelas:

Orang memiliki uang Rp 30 juta, dan satunya lagi memiliki Rp 100 juta, maka berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan masing-masing orang tersebut jika sudah mencapai haul?

Jawab: Pertama, kita harus tahu jumlah nisbahnya (dalam hal ini kita memakai nishab emas sebagaimana yang dibahas tadi sebesar 85 gram). Maka kita anggap harga 1 gram emas = Rp 500.000, berarti nishabnya adalah: Rp 500.000 x 85 gram = Rp 42.500.000

Karena orang pertama tadi memiliki harta yang kurang dari nishab ini, maka ia tidak terkena kewajiban membayar zakat, kecuali jika dia ingin bersedekah.

Adapun orang kedua, ia memiliki jumlah yang lebih besar daripada nishab, sehingga ia wajib mengeluarkan zakat seperempat puluhnya. Nilai zakatnya: Rp 100.000.000 x 1/40 = Rp 2.500.000

Semoga bermanfaat dan jazzakumullah khoiron katsiron

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan